MATARAM, NTB, SamantaNews.Com — , 26 Februari 2026 – Posisi geografis NTB yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi menuntut penguatan sistem pengelolaan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan. Pendekatan sistem yang menyeluruh terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana memerlukan kolaborasi yang efektif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan menyusun manajemen risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan.
Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), selalu menerapkan pendekatan sistem yang menyeluruh dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam dalam memperkuat ketangguhan bencana. Sebagai langkah penguatan itu, dilaksanakan kegiatan kick off yang diselenggarakan pada Kamis (26/2) di Kota Mataram. Kick off ini menandai secara resmi implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) untuk Tahun Anggaran 2026.
“Kick off ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar seluruh program selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.
Acara ini menjadi momentum keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di wilayah NTB. Fokus utama program pada tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kerja sama multipihak serta penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi maupun di 3 kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa) dengan Program SIAP SIAGA.
Sadimin menegaskan bahwa pengelolaan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah akan terus diperkuat untuk memastikan dampak nyata bagi ketangguhan masyarakat di lapangan. Melalui kick off ini, diharapkan terbentuk rencana aksi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang tahun.
“Kolaborasi yang telah dibangun selama ini kita harapkan semakin kuat di tahun 2026 hingga akhir Program SIAP SIAGA,’’ kata Sadimin.
Jalinan kolaborasi yang dibangun telah melahirkan berbagai inisiatif. Pada Desember 2024 dilaunching Unit Layanan Disabilitas yang dalam setahun perjalannya berhasil melakukan pengolahan data terpilah penyandang disabilitas di tiga kabupaten.
Di samping pelibatan berbagai sektor, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendukung resiliensi terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dan Forum PRB Perguruan Tinggi dilakukan pendampingan pada desa melalui program KKN Tematik Destana. Selain itu, Forum PRB NTB telah Menyusun laporan kajian ketangguhan pulau-pulau kecil di KLU dan Sumbawa.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Mitra Internasional
Kegiatan kick off ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama dari kedua negara. Mewakili Pemerintah Australia, hadir Catherine Meehan selaku First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, dan Lucy Dickinson sebagai Team Leader Program SIAP SIAGA. Dari pihak Pemerintah Provinsi NTB, acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti. Turut hadir memberikan sambutan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas pembangunan.
“Program SIAP SIAGA awalnya dirancang sebagai inisiatif lima tahun (2019-2024), namun kini telah resmi diperpanjang hingga tahun 2028. Memasuki Fase II ini, program membawa mandat yang lebih tajam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI, penghidupan yang berkelanjutan serta adaptasi perubahan iklim’’ kata DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari.
Pada AWP 2026 terdapat tujuh program yang dilaksanakan secara kolaboratif. Pertama, peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana. Dalam program ini dilakukan pendampingan teknis untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana di 10 kabupaten/kota di NTB. Selain itu, akan dilakukan pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).
Kedua, peningkatan strategi penanggulangan bencana. Akan dilakukan pendampingan evaluasi RPB Provinsi NTB dan finalisasi RPB Lombok Tengah. Selain itu pendampingan teknis dan fasilitasi Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi dan 3 Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa). Dalam program ini juga akan menyusun Pergub Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi NTB.
Ketiga,pemetaan dan evaluasi risiko bencana. Akan dilakukan pendampingan teknis penyusunan dokumen KRB Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa) dan pendampingan teknis untuk pemantauan IKD/IRB Provinsi NTB.
Keempat, peningkatan layanan data dan komunikasi penanggulangan bencana. pendampingan teknis akselerasi pemanfaatan SIK Provinsi NTB di level daerah serta pendampingan teknis untuk pengembangan lanjutan SIK (tahap 4) Provinsi NTB dan DESTANA yang inklusif dan integratif untuk mendukung sinergi dalam perencanaan dan pemantauan program desa (termasuk konvergensi antara API-PRB dan SDGs Desa).
Kelima, peningkatan dan pengembangan kebijakan dan peraturan untuk kesiapan bencana melalui penguatan kolaborasi pentahelix dan berbagi pengetahuan penanggulangan bencana. Kegiatannya berupa pendampingan teknis koordinasi dan sinergi antara Forum PRB Provinsi NTB, Forum PRB Kab/Kota dan Forum Perguruan Tinggi untuk pengarusutamaan ketangguhan desa dan PRBBK melalui mekanisme KKN Pemberdayaan Desa. Memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan menyusun peta sebaran disabilitas di daerah rawan bencana. Program ini juga mendorong penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ramah terhadap kelompok rentan.
Keenam, peningkatan kualitas kebijakan pemulihan pascabencana melalui pendampingan teknis dan fasilitasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) termasuk peningkatan kapasitas sektor RR untuk JITUPASNA. Ketujuh, peningkatan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal melalui pendampingan teknis penguatan klaster logistik Provinsi NTB.
“Fokus pelaksanaan Program SIAP SIAGA NTB di tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran dari implementasi program-program Penanggulangan Bencana,” kata Angga. (SN)
