Sumbawa, NTB. SamantaNews.Com – Suasana keakraban masih terasa kental meski malam telah larut di Dusun Kukin Atas, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Di titik itulah, Anggota DPRD Sumbawa, Sandi, S.Pd., MM., memilih untuk menutup rangkaian kegiatan reses perdana masa sidang I Tahun 2026.
Kehadiran politisi Partai Gelora yang juga anggota Komisi IV DPRD Sumbawa ini pada Jumat malam (14/02/2026) disambut antusias oleh perangkat desa dan masyarakat setempat.
Tampak hadir dalam forum dialog tersebut Kepala Desa Kukin, jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta puluhan warga yang ingin bertatap muka langsung dengan wakilnya.
Seperti pada agenda reses sebelumnya, Sandi membuka dialog dengan memaparkan tujuan kegiatan reses, yakni sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
“Reses ini adalah momentum bagi kami untuk turun ke bawah, mendengar langsung apa yang Bapak dan Ibu sekalian rasakan. Bukan hanya mendengar, tapi juga membawa permasalahan ini ke ranah formal di DPRD untuk ditindaklanjuti,” ujar Sandi mengawali diskusi.
Dialog yang berlangsung hangat itu kemudian menyerap beragam aspirasi yang berkembang di masyarakat. Salah satu isu yang paling mencuat adalah keluhan terkait pelayanan publik. Masyarakat Desa Kukin menyuarakan kegelisahan mereka terkait penonaktifan BPJS Kesehatan secara sepihak yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
Ironisnya, persoalan yang kerap dikeluhkan warga perkotaan ini ternyata juga dirasakan hingga ke pelosok desa. Selain itu, kelangkaan dan mahalnya harga Gas LPG 3 Kg juga menjadi topik panas yang dibicarakan warga.
Tak hanya persoalan pangan dan kesehatan, kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna serta pengurus remaja masjid Desa Kukin juga menyampaikan aspirasinya. Mereka berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah melalui alokasi bantuan kegiatan kepemudaan serta dukungan sarana dan prasarana.
Beberapa poin yang menjadi prioritas warga adalah rehab lantai masjid yang sudah mulai rusak serta pengadaan lampu penerangan jalan di lingkungan desa untuk meningkatkan keamanan dan aktivitas warga.
Mendengar langsung keluhan warganya, Sandi yang membidangi masalah kesehatan di Komisi IV merespons cepat. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan Ketua Komisi IV untuk membahas persoalan penonaktifan BPJS tersebut. “Ini persoalan serius. Saya akan dorong agar Komisi IV segera memanggil pihak-pihak terkait. Kita harus dudukkan persoalan ini, mencari akar masalah mengapa penonaktifan bisa terjadi secara massal dan merugikan masyarakat kecil,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kelangkaan gas LPG 3 Kg, Sandi menyatakan akan segera berkonsultasi dengan Komisi II yang membidangi perekonomian. Ia menyoroti langkah pemerintah daerah yang telah membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan gas subsidi. “Pemerintah daerah sudah membentuk Satgas. Kita akan minta pertanggungjawaban, bagaimana perkembangan kinerja satgas ini di lapangan. Apakah sudah efektif mengatasi kelangkaan?” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Sandi memastikan seluruh aspirasi dari Desa Kukin, mulai dari isu strategis hingga kebutuhan sarana desa, akan menjadi prioritasnya di parlemen.
“In Shaa Allah, kami selaku wakil rakyat akan senantiasa menyuarakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Kami akan pastikan ini didengar oleh Pemerintah Daerah selaku eksekutor APBD, agar solusi nyata bisa segera dihadirkan untuk warga Sumbawa,” pungkas Sandi. (SN)
