Kuala Lumpur, SamantaNews.com — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, menegaskan perlunya penguatan kerja sama bisnis di Dunia Islam dengan pendekatan yang lebih inovatif dan inklusif. Hal tersebut ia sampaikan dalam Global Muslim Business Forum (GMBF) 2025 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 8 Desember 2025.
Forum yang menghadirkan sekitar 300 peserta dari berbagai negara itu diikuti oleh para pebisnis, pembuat kebijakan, pengamat ekonomi, serta tokoh yang peduli pada pengembangan ekonomi dan perdagangan Islam. Sejumlah tokoh terkemuka turut hadir, di antaranya Ketua Senat Pakistan sekaligus Mantan Perdana Menteri Pakistan Syed Yousaf Raza Gilani, Utusan Khusus Pemerintah Kamboja untuk OKI Neak Oknha Datok Othman Hassan, Gubernur Malaka Tun Seri Mulia Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Saleh Kamel, serta Ketua GMBF Dato Seri Mohammad Iqbal Rawther dan Tan Sri Michael Yeoh.
Potensi Besar yang Belum Termanfaatkan
Mengawali presentasinya, Din Syamsuddin menyampaikan disclaimer bahwa dirinya bukan pelaku bisnis maupun pakar ekonomi, namun sekadar tokoh yang peduli terhadap perkembangan ekonomi umat Islam. Ia menilai potensi ekonomi Dunia Islam sesungguhnya sangat besar, baik dari sisi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam.
Namun, menurut Mantan Ketua Umum MUI Pusat itu, potensi tersebut belum terwujud secara optimal karena sejumlah faktor, antara lain:
rendahnya tingkat kerja sama antarnegara Muslim,
tidak adanya mekanisme pertahanan diri (self defence mechanism) terhadap arus liberalisasi ekonomi global,
serta minimnya dukungan negara terhadap penguatan ekonomi umat.
Perlu Strategi Bisnis yang Inovatif
Din Syamsuddin menilai bahwa negara-negara Islam, baik secara kolektif maupun individual, perlu mengembangkan strategi bisnis yang lebih inovatif. Salah satu langkah penting yaitu penciptaan produk-produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, serta mendorong perdagangan antarwilayah atau antardaerah dalam satu negara maupun antarnegara (inter-states trade).
Menurutnya, langkah ini dapat diawali dengan:
penyusunan database dan analisis supply-demand,
pengembangan model kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan,
serta memperkuat jejaring perdagangan di antara negara-negara Islam.
Peran Strategis OKI
Sebagai Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta, Din juga menekankan pentingnya peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia mendorong OKI agar lebih aktif dan proaktif dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara negara-negara anggotanya.
Kerja Sama Inklusif
Menutup paparannya, Din Syamsuddin mengingatkan bahwa kerja sama ekonomi tidak boleh eksklusif. Negara-negara Muslim tetap perlu menjalin hubungan perdagangan dengan siapapun selama tidak terdapat unsur dominasi ataupun eksploitasi. (SN)
